Pihak Aspirator Pembangunan Gapura Desa Mojokambang Tak Transparan, Terindikasi Ada Permainan Anggaran.

Jombang – www.koranpatrolixp.com

Digerojoknya anggaran dari pihak DPRD Kabupaten Jombang untuk satu titik desa saja, membuat publik dan masyarakat menilai, ada indikasi permainan anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur pembangunan desa.

Hal itu disampaikan oleh narasumber dan juga seorang Kepala Desa (Kades) yang berada di Kabupaten Jombang, hanya saja dirinya berpesan, supaya nama dan desanya tidak ingin disebut pada pemberitaan. Kamis (24/11/2022).

“Mbok Yo o didum nang deso liyane, kok digerojok cuma siji deso tok (seharusnya anggaran itu dibagi dengan desa lain, kenapa cuma dialokasikan hanya satu desa saja, terkesan proyek itu titipan aspirator, pasti ada dugaan permainan anggaran” tutur narasumber kepada awak media patroli.

Padahal di desa lain juga membutuhkan anggaran tersebut untuk perbaikan infrastruktur desa, narasumber menambahkan, untuk pengajuan bantuan pokir atau program BK kepada anggota Dewan juga tidak mudah mendapatkan paket tersebut, tapi kenapa nilai sebesar itu (500 juta rupiah) digerojok cuma ke satu desa saja.

Masih dari penuturan narasumber, saya saja pernah mengajukan bantuan program BK ke salah satu anggota Dewan, untuk pekerjaan drainase desa kami dengan nilai 200 juta rupiah, itu saja dianggap terlalu besar dan kebanyakan, tetapi kenapa ada satu desa digelontor hampir setengah milyard, ada apa.

Anggaran yang bersumber dari BKK (Bantuan Khusus Keuangan) Tahun 2022 untuk pembangunan gapura desa Mojokambang Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, nilai anggaran yang dialokasikan juga diduga terlalu longgar untuk empat titik bangunan gapura.

“Jika dilihat pada masing – masing titik bangunan gapura, item pekerjaannya meliputi pondasi struktur, kolom struktur, pasangan pelapis pilar gapura, pasang batu andesit, Gelagar atas lapis panel aluminium, tulisan mika mirror, kusen aluminium, serta finishing dan instalasi listrik, tapi menelan biaya sebesar itu” ungkap narasumber dari Ahli Teknik Bangunan.

Dari keempat bangunan yang dilaksanakan, diduga bahwa tiap lokasi pekerjaan terlalu tinggi harganya, dipertanyakan analisa harga satuan yang dibuat oleh pihak perencana, apakah sudah sesuai atau lepas dari aturan harga satuan, publik pertanyakan hal itu.

“Seharusnya pihak perencana mengacu pada HSPK kabupaten Jombang tahun 2022, sangat tingginya anggaran tersebut, paket pembangunan gapura itu patut disorot, baik dari publik, masyarakat maupun aktivis lainnya” bebernya.

Terpisah, Aspirator dari program BKK untuk bangunan gapura desa mojokambang itu, Hj. Sri Indah dari Fraksi PDI-P komisi B saat dikonfirmasi oleh awak media via seluler, tetapi pihak Aspirator tidak merespon yang dipertanyakan atas dugaan ada permainan anggaran pada paket itu.

Dari keterangan yang dihimpun, pekerjaan gapura itu masih belum jelas keterangannya, tetapi tidak berhenti sampai disitu, awak media terus berusaha menggali dari pihak lain terkait kejanggalan yang saat ini mencuat. (hdk)

Related Posts