Disinyalir Berbau Permainan Pada Program BKK Tahun Anggaran 2022 Desa Mojokambang Jombang.

Jombang – www.patrolisulut.com

Program pekerjaan infrastruktur yang bersumber dari BKK (Bantuan Khusus Keuangan) tahun anggaran 2022 dari pihak Aspirator DPRD Kabupaten Jombang di komisi B Fraksi PDI-P, Hj. Sri Indah banyak menuai sorotan publik, disinyalir paket tersebut menjadi permainan dan ajang politik.

Hal itu disampaikan oleh narasumber dan juga seorang Kepala Desa (Kades) di kabupaten Jombang, saat dimintai keterangan oleh media, perihal digerojoknya anggaran itu, mencapai setengah milyard untuk satu desa saja yaitu desa mojokambang kecamatan bandar Kedungmulyo kabupaten Jombang. Sabtu (26/11/2022).

“Program BKK dari Bu indah terkesan iming – iming belaka, padahal sebelumnya desa kami dijanjikan paket tersebut untuk pekerjaan bangunan, dan pernah juga kita disuruh membuat proposal pengajuan” tutur narasumber kepada media patroli, sambil berpesan supaya nama dan desanya tidak disebut.

Setelah kita buatkan proposal pengajuan, keluh narasumber, bukannya paket tersebut ada realisasi pekerjaan, malah digerojok ke desa lain, tak tanggung – tanggung, anggaran yang dialokasikan di desa mojokambang sebesar 500 juta rupiah totalnya, apa tidak berlebihan itu.

“Jika dilihat dari segi kebutuhan fisik, gapura desa dan gapura balai desa itu sebuah bangunan estetika buat wilayah, tidak begitu urgent, tapi kenapa nilai sebesar itu diperuntukkan untuk empat bangunan gapura sekaligus, sebab, di desa lain juga banyak yang membutuhkan suntikan dana untuk rehab atau yang lain seperti drainase” jelasnya.

Masih dari penuturan narasumber, “Yang sangat mengecewakan bagi masyarakat dan penduduk saya, waktu mendengar dapat program itu, kita langsung adakan Musdes dengan perangkat, BPD serta beberapa tokoh masyarakat dan warga, tetapi sampai akhir tahun ini (2022), paket tersebut tak kunjung turun, dan taunya digerojok ke salah satu desa saja” imbuhnya.

Tapi kembali lagi, narasumber menambahkan, semua itu kewenangan pemberi program yaitu Aspirator, desa mana saja yang layak dapatkan bantuan khusus tersebut, tetapi kenapa anggaran segitu banyak diperuntukkan hanya buat empat gapura, apa tidak bisa bertahap, dua titik dulu dan sebagian anggaran bisa dialihkan ke desa yang prioritas membutuhkan bangunan yang vital.

Dari keterangan narasumber lain, juga senada dengan yang dijelaskan sumber sebelumnya, “mbok Yo o didum nang deso liyane, kok digerojok mung Nang siji deso tok (seharusnya anggaran itu dibagi dengan desa lainnya, kenapa cuma dialokasikan hanya satu desa saja” terkesan itu titipan proyek dari Aspirator, ungkap narasumber, sambil mewanti – wanti supaya tidak mempublikasikan namanya. Kamis (24/11/2022).

Padahal desa lain juga membutuhkan anggaran tersebut untuk perbaikan infrastruktur desa, narasumber menjelaskan, untuk pengajuan Pokir atau program BK kepada anggota Dewan juga tidak mudah mendapatkan paket itu, tapi kenapa nilai sebesar itu (500 juta rupiah) digerojok untuk satu desa buat bangunan yang tidak urgent.

Masih dari penjelasannya, saya juga pernah mengajukan program BKK ke salah satu Anggota Dewan Kabupaten Jombang, untuk bangunan drainase desa kami dengan total kebutuhan 200 juta rupiah, itupun dianggap terlalu besar dan kebanyakan.

Terpisah, dihari sebelumnya awak media juga sempat beberapa kali mengkonfirmasi Anggota Dewan di komisi B Fraksi PDI-P, Hj. Sri Indah via selular 3x 24 jam, tetapi tidak ada respon yang dipertanyakan, dihari Kamis (24/11/2022) media juga berupaya menemui Aspirator ke Kantor DPRD Jombang, tetapi hasilnya tetap nihil. (hdk).

Pewarta : Patroli Jatim.

Related Posts