Jombang_www.koranpatrolixp.com
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di Desa Jombang kecamatan / kabupaten Jombang Jawa timur banyak dikeluhkan Penerima Manfaat.
Beberapa KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mengeluh terkait harga material yang didatangkan terlalu tinggi dari harga pasaran, serta biaya upah pekerja pun dirasa terlalu rendah.
Salah satu penerima program tersebut, yaitu Hempi RT.08 / RW.03 mengeluh terkait upah untuk tukang dan pekerja dirasa terlalu rendah. “Upah gawe wong kerjo (upah buat orang kerja) yang masuk rekening hanya buat bayar pekerja saja, dan nilainya sejumlah sembilan juta rupiah.” tutur Hempi kepada media koranpatrolixp.com. Jum’at (18/8/2023).
Nilai bantuan itu totalnya lima puluh lima juta rupiah, sambung penuturan Hempi, yang masuk ke rekening saya sembilan juta, selebihnya untuk pembelanjaan material. “Sayangnya material tersebut harganya diatas harga pasaran atau harga umum, sedangkan untuk biaya tukang dan kuli sangat minim banget, apa cukup sembilan juta buat membayar pekerja selama sebulan.” ujarnya.
Hempi menambahkan, dari tingginya harga material, sampai – sampai kebutuhan bahan material untuk rumah saya, kami mengambil material dari saudara yang mendapatkan pembangunan RTLH di tambak beras Jombang. “Material tersebut sisa dari bangunan, dan sisa tersebut kami ambil buat kekurangan pembangunan rumah kami.” imbuhnya.
Tak hanya penerima manfaat Hempi saja mengeluh rendahnya upah kerja dan tingginya harga material, dari narasumber yang ditemui kontributor koranpatrolixp.com juga mengatakan, saat ditemui dilokasi pekerjaan pembangunan RTLH di RT.08, dan dirinya mengutarakan. Jum’at siang (18/8/2023).
“Selain mahalnya material tidak umum harganya dan murahnya untuk biaya pekerja, ada dari salah satu penerima program tersebut, pak karjono yang beralamat di RT.08 / RW.03 upah kerjanya belum masuk rekening, jadinya saya harus membantu pinjami buat membayar upah kerja.” jelasnya dan berpesan supaya namanya tidak di expose dalam pemberitaan.
Lebih lanjut narasumber mengutarakan. “Pak karjono takut kalau ditanya sama penilik (pendamping) kok belum selesai – selesai pembangunannya, dari situlah saya merasa kasihan dengan pak karjono, karena dia tinggal sendirian dan saya pinjami uang untuk membayar upah tukang.” bebernya.
Dirinya berharap, tandasnya, dari total anggaran untuk pembangunan senilai 55 juta tersebut, supaya cukup untuk membangunkan, saya meminta supaya harga material jangan dibuat aji – aji mumpung ada suplay material skala besar, kasian warga yang menerima manfaat harus mencari tambahan uang buat membeli bahan yang kurang.” pungkasnya.
Hingga berita ini diunggah, kontributor koranpatrolixp.com masih belum bisa menemui pendamping program dilokasi pekerjaan, dan upaya untuk mengkonfirmasi kepada Dinas Terkait, atas keluhan beberapa KPM terkait harga material mahal dan upah pekerja minim. (hdk/tim).
Related Posts
KONGRES LUAR BIASA PEMUDA INDONESIA HARUS DI LAKSANAKAN KEMBALI SEBELUM PERGANTIAN PRESIDEN
Polres Sumenep Amankan Aksi Unras Oleh GMNI di DPRD Sumenep
Dishub Probolinggo Terkesan Tutup Mata, dengan Adanya Kendaraan Melebihi Kapasitas, Mengakibatkan Rusaknya Jalan Raya Condong Pajarakan.
Launching Metode Gasing untuk Meningkatkan Pendidikan di Papua Tengah
Berkas Dinyatakan Lengkap, Unit Reskrim Polsek Nabire Kota serahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejari Nabire.
No Responses