Bantuan MCK Bersumber Dana DAK Dan APBD Jombang, Diduga Jadi Ladang Dinas Mengerjakan.

 

 

 

 

 

 

Jombang_www.koranpatrolixp.com

Kabupaten Jombang, Jawa Timur, di tahun 2023 ini menggelontorkan sebagian anggaran dari DAK dan APBD, untuk Infrastruktur pada pekerjaan Mandi Cuci Kakus (MCK) dibeberapa Desa yang ada di Jombang.

Program tersebut dilaksanakan, bertujuan untuk mengurangi kebiasaan masyarakat Stop untuk tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS).Tahap pembangunan MCK tersebut dilaksanakan oleh Pokmas dimasing – masing Desa yang menerima bantuan tersebut.

Namun fakta dilapangan sangat mencengangkan publik, dalam penelusuran kontributor media diketahui ada sebagian program itu diduga dilaksanakan oleh Dinas Terkait notabene menjadi verifikator pada tahapan pengusulan maupun pelaksanaan.

Perihal itu dikatakan oleh salah satu Kepala Desa (Kades) yang ada di Kecamatan Gudo, ia mengaku menyesal atas keputusan Dinas menarik kembali bantuan tersebut dengan dalih belum lengkap syarat pengajuan.Ungkapnya saat dimintai keterangan media koranpatrolixp.com pada Senin (14/8/2023).

“Program bantuan MCK yang bersumber dana dari APBD tahun 2023, Desa kami mendapatkan 30 unit untuk warga yang belum mempunyai MCK individual, tapi anehnya setelah daftar penerima sudah muncul, bantuan tersebut di cancel atau tidak jadi, Dinas berdalih persyaratan yang diajukan seperti kirim nomer rekening atas nama Pokmas terlambat, ” ujar Kades yang ada di Kecamatan Gudo.

Saat saya mencoba berkomunikasi dengan Kades lainnya yang mendapatkan bantuan itu, ketika dimintai setor persyaratan seperti data penerima manfaat dan setor nomor rekening Poktan, lebih lanjut penjelasan Kades ” Dimasing – masing Desa diberikan surat pemberitahuan via pesan WhatsApp maupun surat tertulis, akan tetapi di Desa saya tidak dikasih pemberitahuan serupa, kan itu aneh ada apa ya, ” bebernya.

Masih kata Kades, “Kala itu pihak dari Dinas pernah menghubungi saya, dengan tujuan ingin meminta bahwa pengerjaan MCK di Desa kami dihandle atau dikerjakan Dinas, dan Desa terima beres dan menerima manfaat, namun Pokmas dan warga juga butuh pekerjaan, ” urai Kades.

Kades sedikit menyayangkan keputusan Dinas Terkait, dikarenakan tidak jadi melaksanakan fisik MCK di Desa kami, serta merta program tersebut di cancel. “Pada saat mengutarakan ingin mengerjakan, saya juga bilang biar ada pemberdayaan bagi warga kami mas, ” pungkas Kades saat ditemui diruang kerjanya.

Sementara itu, diwaktu terpisah untuk memperjelas dugaan bahwa pelaksanaan MCK dibeberapa Desa dikerjakan Dinas Terkait, kontributor media koranpatrolixp.com berupaya mengkonfirmasi kepada Ozy dari Dinas Perkim Jombang via telepon WhatsApp-nya. Dan dirinya mengatakan. Senin (14/8/2023).

“Waalaikum salam mas, terkait salah satu bantuan MCK yang ada di Kecamatan Gudo tidak jadi mendapatkan bantuan program tersebut, dikarenakan Desa itu belum melengkapi persyaratan dan terlambat setor nomor rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas), sehingga Dinas tidak bisa melanjutkan proses hingga pelaksanaan, ” jelas Ozy.

Terkait Dinas meminta pekerjaan kepada Desa yang mendapatkan bantuan, itu tidak benar. “Pihak Dinas tidak pernah meminta proyek itu, dan saat ini yang sudah melaksanakan fisik MCK yaitu Desa Mentaos dan Desa Bugasur Kedaleman, kedua Desa itu fisiknya dikerjakan Pokmas Desa bukan kami yang mengerjakan, ” ungkapnya.

Masih kata Ozy, “Daftar penerima bantuan yang njenengan konfirmasikan itu masih daftar nama Desa sementara, seperti Desa Plemahan, Desa pucangro, Desa Tanggungan dan lainnya belum tentu menerima bantuan tersebut, yang penting data administrasinya lengkap ya kami Input, ” imbuhnya.

Ditanya apakah Program MCK Individual dari program Jombang Berkadang TA. 2023 Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito dilaksanakan Dinas.Sambung penjelasannya, “MCK desa tersebut memang benar kami membantu pelaksanaannya mas, ” tambahnya.

“Ya minta tolong mas, tolong pelaksanaan didua Desa yang ada di Kecamatan Gudo itu titip – titip nggeh mas, ” pungkasnya.

Sekedar informasi yang dihimpun, nilai anggaran untuk MCK Bersumber dana dari APBD senilai 4 juta rupiah per unit, dan nilai anggaran DAK senilai 7 juta per unit.

Pewarta : (Hdk/Tim)

Editor : Septi

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses