Paket Pekerjaan Di SMPN 1 Gudo Jombang Disorot LSM TC Jatim, Terkait Bangunan Dan Anggaran Diduga Banyak Menyimpang

Jombang – www.koranpatrolixp.com

Atas dugaan permainan volume dan terindikasi ada manipulasi anggaran yang dianggap tidak sesuai, antara estimasi biaya yang dialokasikan dengan pekerjaan yang dilaksanakan, membuat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transparency and Transportatioan Jatim menyoroti pada pekerjaan tersebut.

Komite sekolah SMPN 1 Gudo Kabupaten Jombang, melaksanakan tiga paket pekerjaan yang bersumber dari DAK Fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2022, hampir mencapai total biaya untuk fisik dan perabotnya sebesar dua milyard.

Pekerjaan yang menelan anggaran sebesar Rp. 1.283.100.000 ialah rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya, sedangkan untuk pembangunan toilet (jamban) siswa putra dan putri, menelan anggaran sebesar Rp. 387.200.000 untuk satu unit bangunan toilet (jamban) siswa putra.

Anang, ketua LSM TC Jatim angkat bicara, perihal dugaan bahwa banyak anggaran yang direncanakan untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas maupun pembangunan toilet siswa, ada beberapa jenis pekerjaan yang tidak sesuai dan juga bahan yang dipasang lepas dari spesifikasi, seperti yang dikutip dari media koranpatrolixp.com. Rabu (16/11/2022).

“Setiap pekerjaan infrastruktur fisik yang memakai anggaran Pemerintah, harus transparan terkait nilai yang dialokasikan serta fisik yang dilaksanakan, tidak boleh ada permainan untuk mencari keuntungan pribadi” tutur Ketua TC Jatim, saat dimintai keterangan tim media.

Dilokasi pekerjaan, lanjut penjelasan Anang, harus transparan pada bestek yang direncanakan oleh Fasilitator, yaitu berupa gambar perencanaan, pihak Komite Sekolah harus memasang gambar itu dilokasi pekerjaan, supaya publik juga bisa ikut mengawasi proses pelaksanaan.

Masih dari penuturan Anang, demi terjaminnya transparansi pelaksanaan program pemerintah dan keterbukaan informasi publik, didalam pembangunan fisik dan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012, tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Selain itu, tambahnya, spesifikasi material yang direncanakan, harus dilaksanakan sesuai bestek, itu artinya, tidak boleh ada bahan material dengan sengaja dikurangi mutu, kualitas maupun spek nya.

Didalam Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik, yang mana perihal tersebut sudah jelas merupakan hak setiap warga negara untuk mendapat serta memperoleh informasi publik berdasarkan asas keterbukaan.

“Jika dalam pengerjaan, ada manipulasi anggaran dan dugaan bahwa bangunan dikerjakan tidak sesuai bestek, kami (LSM TC – red), akan mengawal dan melaporkan pekerjaan itu ke ranah hukum, ke Kejaksaan Kabupaten Jombang” ungkapnya.

Lebih lanjut penuturan Anang, “Pihak instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, harus serius mengawal setiap pekerjaan disekolah yang mendapatkan anggaran tersebut, khususnya SMPN 1 Gudo yang diduga banyak penyimpangan” tambahnya.

“Fasilitator teknis yang direkrut oleh pihak Dinas, harus bisa menjelaskan setiap perencanaan yang dibuat, supaya dalam proses pengerjaan tidak terjadi pengurangan volume pekerjaan maupun jenis pekerjaan tidak dilaksanakan” Anang memungkasi. (hdk/tim).

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses